Hingga hari ini, kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) belum menunjukkan adanya niatan pemerintah, benar-benar ingin mewujudkan pemerataan pembangunan. Apalagi, untuk kebahagiaan warga Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur.
Walaupun, kalau memang design besarnya adalah memindahkan ibu kota karena tingginya risiko di Jakarta, mengapa yang digembar-gemborkan adalah IKN baru dijadikan kota pusat pemerintahan saja? Artinya yang diselamatkan hanya pegawai pemerintah? Bukankah yang paling penting adalah rakyat dulu?
Katakan, saya bodoh karena tidak mengerti mekanisme stabilitas negara dengan keamanan simbol-simbol kenegaraan seperti istana, presiden, dan kantor-kantor pemerintahan.
Saya juga bukan orang kepala batu, yang menolak kebijakan ini setengah mati. Kalaupun begitu, memang ada dampaknya?
Bahkan, sejak awal saya sangat mendukung. Tapi, sebagai orang yang lahir, besar dan tinggal di Kalimantan Timur. Saya sama sekali tidak menemukan adanya intensi tulus dari pemerintah, khususnya dalam kebijakan pemindahan IKN, untuk kebahagiaan rakyat Kalimantan Timur.
Kalau kalian adalah orang luar Kalimantan, pasti akan berpikir emang sepenting itu, hanya memikirkan kebahagiaan rakyat Kalimantan Timur? Atau Kalimantan?
Begini. Sejak bergabung dengan NKRI tahun 1950, wilayah di bawah Kesultanan Kutai yang kini menjadi Provinsi Kalimantan Timur, adalah satu dari sedikit daerah yang sangat manut.
Tak perlu jauh-jauh mengingat kejadian di masa lampau. Kasus penghinaan oleh Edy Mulyadi. Sebegitu marahnya rakyat Kalimantan. Apakah ada objek vital di Kalimantan Timur, atau Kalimantan yang dirusak, sebagai bentuk protes? Ada? Tidak ada.
Itu menunjukkan, sedemikian terjaganya kondusifitas di wilayah ini. Lalu mendengar fakta bahwa kemungkinan untuk masuknya tokoh Kalimantan, atau Kalimantan Timur dalam bursa Calon Kepala Badan Otorita IKN saja, sangat kecil. Itu baru bursa calon, loh ya.
Apalagi berharap masuk ke kabinet, dan lain sebagainya. Belum lagi, soal penamaan. Saya termasuk yang kurang sepakat. Terkait glorifikasi penamaan IKN baru, dengan nama Nusantara. Bukan soal namanya.
Tapi soal timing. Waktunya kurang tepat. Saya sampaikan ini, saat diundang jadi narasumber pada sebuah diskusi daring, dengan Mosi.id. Sebuah startup bergerak di bidang sosio politik.
Saya bilang; barulah orang Kalimantan Timur merasa sedikit dapat spotlight. Nama daerahnya, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara sering jadi headline di media-media nasional bahkan internasional. Eh, sekarang semua itu berubah.
Orang-orang kini lebih suka, atau lebih fokus pada Nusantara. Hampir semua media, menarasikan bahwa lokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara itu, sebagai Nusantara.
Saya tak menyangkal bahwa ada fakta sejarah, yang menyebutkan bahwa dahulu, sebagian wilayah yang kini ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai IKN, disebut sebagai Nusantara. Tapi sayangnya. Mungkin generasi saya, bapak sampai kakek saya masih terlalu jauh untuk bisa punya keterikatan dengan penyebutan Nusantara sebagai identitas kewilayahan.
Saya, atau mungkin banyak orang Kalimantan Timur. Akan lebih senang, dan bahagia ketika ada Samarinda, Tenggarong, Penajam, Tanah Grogot, Balikpapan, atau Kalimantan Timur yang mendapat lampu sorot. Bukan Nusantara.
Sebentar saja. Orang pasti juga akan lupa, pada Kalimantan Timur. Sesuatu yang sudah terjadi sejak lama.
Samarinda, Sabtu 12 Februari 2022
Rusdi
Monyet Asli Kalimantan.